6 Fraksi DPRD P.Siantar Bacakan Pandangan Umum Dihadiri Wali Kota.
P.Siantar
Indonesia-Monitoring.com.
Enam fraksi DPRD Kota Pematang Sianțar yang membacakan pandangan umumnya atas Pengantar Nota Keuangan Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Pematang Siantar TA 2022,
dihadiri Wali Kota Pematang Siantar (Senin,24/7/’23) pagi.
Secara garis besar, antar fraksi menyampaikan sejumlah hal, mulai penyerapan anggaran, dan lainnya. Selain itu, sejumlah fraksi juga menyampaikan apresiasi atas prestasi diperoleh Pemko PSiantar mulai Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) hingga peningkatan PDRB.
Fraksi Partai Demokrat (FPD) melalui Metro Bodygart Hutagaol menyampaikan apresiasinya atas perolehan Opini WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
FPD berpendapat pada dasarnya laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD merupakan perhitungan atas realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah selama satu tahun anggaran.
Momen penting dan strategis bagi masyarakat dan DPRD karena pertanggungjawaban keuangan, merupakan salah satu wujud akuntabilitas publik dari seorang kepala daerah yang menerima mandat secara langsung dari masyarakat sebagai mengelola keuangan, guna meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat, sebut Metro.
Kemudian Fraksi Partai Hanura disampaikan Suhanto Pakpahan menyebutkan, setelah mempelajari serta mencermati pengantar nota keuangan wali kota, berdasarkan data yang disajikan didokumen keuangan, dari sisi ekonomi ada peningkatan nilai Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) tahun 2022 dibandingkan tahun-sebelumnya. Menunjukkan kebijakan dan program pembangunan dilaksanakan mampu mendorong perekenomian Kota PSiantar dari sisi makro ekonomi memperlihatkan tren perkembangan semakin meningkat. Salah satu faktor yang memberikan dampak pada peningkatan tersebut adalah perkembangan investasi baik dilakukan pemerintah maupun swasta.
Dari sisi tersebut Fraksi Partai Hanura meminta agar Pemko PSiantar serius memperhatikan kebutuhan masyarakat, yakni semua iklim investasi tidak mematikan perekonomian masyarakat. Sebaliknya hanya untuk peningkatan kesejahteraan masyakarat, katanya.
Seterusnya, Fraksi PDI Perjuangan dibacakan Denny T Siahaan menuturkan, Pelaksanaan APBD TA 2022 realisasi retribusi daerah di sektor pelayanan parkir di tepi jalan umum hanya mencapai 39,33 persen. Fraksi PDIP memintaPemko PSiantar ke depannya untuk lebih meningkatkan sektor tersebut.
Netty Sianturi dari Fraksi Partai Gerindra menyampaikan pada hakekatnya, APBD merupakan dokumen perencanaan
pembangunan paling konkret dalam menunjukkan prioritas dan
arah kebijakan pemerintah.
Fraksi Partai Gerindra mendorong terkait strategi dan prioritas APBD agar Pemko PSiantar lebih jelas melakukan pendataan pelaku usaha, baik di sektor mikro dan makro, agar penyaluran dana bantuan kepada setiap sektor dapat terukur dan terarah serta para pelaku usaha dapat bertahan dalam menjalankan usahanya.
Selain itu, Fraksi Partai NasDem disampaikan Tongam Pangaribuan menuturkan, salah satu indikator meningkatkan pertumbuhan ekonomi salah satu daerah adalah optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Untuk ini, Fraksi PAN Persatuan Indonesia dibacakan Jon Kennedi Purba mengapresiasi Pemko PSiantar dan jajarannya atas Indeks Pertumbuhan Manusia (IPM) di tahun ini menduduki peringkat pertama untuk wilayah Sumatera Utara (Sumut), dengan angka harapan hidup sebesar 74,25, tahun.
Fraksi PAN Persatuan Indonesia juga mengapresiasi Pemko Siantar dengan situasi-kondisi dan perkembangan sosial-politik yang berjalan secara kondusif selama tahun 2022.
Kami berharap sekaligus mendorong agar di tahun 2023, kondisi dan perkembangan sosial politik-ekonomi tetap berada dalam tatanan demokrasi yang menjunjung tinggi prinsip nilai etika politik dan norma hukum yang berlaku, tutur Jon.
Rapat paripurna dihadiri, Ketua DPRD Kota PSiantar Timbul Marganda Lingga SH, sejumlah anggota DPRD, para Staf Ahli, Asisten, dan sejumlah pimpinan OPD Pemko PSiantar.
