Apa Mau Dikata,” Selama Jadi Plt Bupati Palas, Zarnawi Tinggalkan Kesan Buruk
Padang Lawas, SUMUT
Indonesia – monitoring.com
Genap dua tahun November 2023 ini, Ahmad Zarnawi Pasaribu menjabat Pelaksana tugas (Plt) Bupati Padanglawas ( Palas).
Apalagi mau dikata, selama menjadi Plt, Ahmad Zarnawi meninggalkan kesan buruk bagi kalangan ASN, tenaga honorer maupun masyarakat umum.
Pada akhir masa jabatannya yang tinggal hitungan hari, Ahmad Zarnawi telah menorehkan kekecewaan bagi masyarakat karena dianggap tidak mampu menjadi pemimpin di daerah ini.
Ini terbukti setelah Zarnawi menjadi pucuk pimpinan di Padang Lawas, banyak persoalan yang muncul. Terutama dalam merancang, menyusun dan mengelola APBD Padang Lawas.
Kegagalan Zarnawi merancang, menyusun dan mengelola APBD terlihat dari postur APBD Palas yang terus mengalami defisit. Akibatnya banyak hak hak ASN, tenaga honorer, Siltap perangkat desa dan juga lainnya belum terbayar akibat kondisi APBD Padang Lawas yang tidak sehat.
Menyikapi persoalan ini Direktur Lingkar Studi Pembangunan Sumatera Utara (LSP Sumut) Ansor Harahap, menilai, terjadinya defisit APBD secara berturut bukti Ahmad Zarnawi telah menorehkan kesan buruk selama kepemimpinannya.
Dua tahun ini kata Ansor sejak Ahmad Zarnawi diangkat sebagai Plt Bupati Palas, APBD Palas terus mengalami defisit. Ini membuktikan penyusunan APBD telah terjadi ketimpangan. Anggaran belanja lebih besar dari pemasukan.
” Baik dan buruknya dalam penyusunan dan pengelolaan APBD, adalah salah satu cerminan keberhasilan kepala daerah,” kata Ansor.
Ansor mengatakan, terjadinya defisit APBD Padang Lawas secara berturut turut telah membuat hak hak orang tidak dibayar. Bukan saja ASN, mungkin ribuan tenaga honorer tetapi termasuk masyarakat Padang Lawas. Karena APBD itu sesungguhnya ibarat pelumas bagi masyarakat.
” Yang merasakan dampak tidak sehatnya APBD itu bukan hanya ASN dan pelaku pemerintahan, tapi termasuk masyarakat,” tegas tokoh muda Padang Lawas ini.
Untuk itu Ansor berharap pembahasan R-APBD Palas 2024 tetap harus memperhatikan asas pembangunan terhadap masyarakat
” Sekalipun ada pos yang harus ditutupi akibat kegagalan pembahasan P-APBD 2023, namun penting untuk dikritisi KUA-PPAS yang diajukan Pemkab Palas,” sebut Ansor.
Ia meminta penyusunan R-APBD 2024 tidak boleh jadi ajang politik kepentingan sepihak atau kelompok tertentu, tetapi harus mengutamakan kepentingan masyarakat luas.
Sisi lain Ansor juga mengaku sangat prihatin atas kondisi rendahnya PAD Palas sejak dimekarkan hingga sekarang. Padahal pemerintahan sudah berjalan 16 tahun.
” Kondisi PAD Palas yang masih rendah salah satu cermin kinerja Pemkab Padang Lawas
buruk, tak punya etos kerja yang seimbang dengan potensi sumber daya di Padang Lawas,” tandas Ansor. (Bonardon)
