Dr.Ir. Ongku P. Hasibuan, M.M., Peraih Upakarti, Kini Anggota DPR-RI
Dr.Ir. Ongku P. Hasibuan, M.M., Peraih Upakarti, Kini Anggota DPR-RI
Tapanuli Selatan
Indonesia-monitoring.com
Dr. Ir. Ongku Parmonangan Hasibuan, M.M. (akrab disapa OPH) adalah eksekutif profesional yang sejak 1 November 2022 menjadi Anggota DPR-RI dari Fraksi Partai Demokrat melalui mekanisme pengganti antar waktu menggantikan Jhoni Allen Marbun yang diberhentikan dari Partai Demokrat.
OPH dipercaya Partai Demokrat duduk di Komisi II DPR-RI, antara lain, karena pernah menjadi Bupati di Tapanuli Selatan (Tapsel).
OPH lahir di Gunung tua, Padang Lawas Utara pada 27 November 1958. Sulung dari delapan bersaudara. Ayahnya berasal dari Huristak, Padang Lawas, dan ibunya dari Sipirok, Tapsel.
Dia menghabiskan masa kecil dan pendidikan dasar di Gunungtua. Mengikuti perpindahan tugas orangtua, dia menjalani masa remaja dan menempuh pendidikan menengah hingga kelas dua SMA di Padangsidimpuan. Untuk meraih pendidikan yang lebih baik, dia merantau dan menyelesaikan SMA di Bandung.
Selulus SMA, OPH kuliah S-1 di ITB Bandung, dan meraih gelar S-1 bidang Teknik Elektro. Gelar S-2 bidang Manajemen Bisnis diperoleh dari Sekolah Bisnis Prasetya Mulya Jakarta, sementara gelar S-3 Doktor Manajemen Sains kembali diraih di ITB Bandung, yang diperoleh dengan predikat Cum Laude.
OPH juga banyak mengikuti program pendidikan non-gelar di berbagai lembaga pendidikan terkemuka dunia, antara lain Petroleum Economist (Inggris), Massachusetts Institute of Technology (USA), INSEAD (Perancis), Tsinghua University (China), dan Lemhannas RI.
OPH menikah dengan Dr. Ir. Mariana Lubis, M.M. yang saat ini masih aktif sebagai ASN di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
Mereka dikarunia tiga anak, dua putra dan satu putri. Ketiganya telah menyelesaikan pendidikan dan masing-masing telah bekerja.
Perjalanan profesional OPH cukup beragam, diantaranya 34 tahun di bidang pertambangan dan pengolahan migas, kelistrikan dan instrumentasi, serta pertambangan batubara dan emas.
OPH menapaki karier dari bawah, mulai dari tenaga teknis di lapangan hingga posisi puncak selaku Presiden Direktur dan CEO.
Sebagai tenaga profesional, OPH telah bekerja di Australia, Eropa, Afrika dan Indonesia.
OPH juga mendapat kepercayaan rakyat sebagai Bupati Tapanuli Selatan pada periode 2005-2010.
Rasa cinta OPH pada tanah airnya yang subur dan kaya raya tumbuh sejak kecil. Hal ini dikarenakan, orangtuanya sejak dini selalu menasehatinya agar berbuat yang terbaik untuk tanah lahirnya.
“Berbuatlah yang terbaik untuk Indonesia” itulah pesan orangtuanya yang selalu diingat OPH.
Pesan orangtuanya itu yang membuat OPH, saat terjun ke politik, ingin berbuat banyak untuk kesejahteraan rakyat.
Saat menjadi Bupati Tapsel, OPH menerima beragam penghargaan, baik dari pemerintah maupun lembaga non-pemerintah, antara lain Satya Lencana Pembangunan serta Penghargaan Upakarti dari Presiden RI ke-6, Prof. Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), atas kepeloporan dan jasanya membangun industri kecil dan menengah (IKM) di Tapsel.
Keberadaan IKM ini sangat penting dalam penyediaan lapangan usaha dan tenaga kerja. Terbukti IKM mampu menopang kegiatan ekonomi berskala nasional.
Sebagai Anggota DPR-RI, OPH berprinsip, jabatan adalah amanah yang harus diemban. Amanah tersebut adalah upaya memperjuangkan suara rakyat dan memajukan kesejahteraan masyarakat. Khususnya, masyarakat di Dapil Sumut II, yang diwakili OPH.
OPH juga senantiasa mengingat pesan Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), agar berbuat yang terbaik untuk Indonesia sebagai Anggota DPR-RI
Selama setahun dipercaya sebagai Anggota DPR-RI, OPH tanpa henti dan tidak kenal lelah terus berjuang untuk masyarakat, terutama di bidang pertanahan serta pengangkatan tenaga honorer sebagai ASN, melanjutkan perjuangan Presiden RI ke-6 SBY.
Atas kerja-kerja dan konsistensi perjuangannya bersama anggota DPR-RI di Komisi II, terutama Fraksi Partai Demokrat, UU No 20 tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara disahkan. UU tersebut memberi jaminan kepada seluruh tenaga honorer untuk diangkat menjadi ASN paling lambat Desember 2024.
Kegigihan dan konsistensi perjuangannya untuk masyarakat ini diapresiasi oleh Koordinatoriat Wartawan Parlemen dengan menganugerahi OPH sebuah penghargaan sebagai “Legislator Pendatang Baru Peduli Kesejahteraan Rakyat”.
Ketika AHY dan Partai Demokrat kembali memberi kesempatan kepada OPH untuk maju sebagai calon Anggota DPR-RI periode 2024-2029, OPH merasa tertantang dan siap berjuang
OPH memang dipercaya Demokrat yang dipimpin AHY sebagai calon wakil rakyat untuk Daerah Pemilihan (Dapil) Sumut II yang meliputi 16 kabupaten yakni Humbang Hasundutan, Labuhan batu, Labuhan batu Selatan, Labuhan batu Utara, Mandailing Natal, Nias, Nias Barat, Nias Selatan, Nias Utara, Padang Lawas, Padang Lawas Utara, Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, dan Toba Samosir, serta tiga kota yakni: Gunungsitoli, Padang Sidempuan, dan Sibolga.
Sesuai pesan AHY, saat ini OPH terus memperjuangkan dan mengawal agar para tenaga honorer benar-benar diangkat menjadi ASN.
Bagi OPH perjuangan ini sangat penting, menuntaskan tugas sebagaimana dilaksanakan di masa Pemerintahan Presiden ke-6 SBY, saat mana 1,1 juta honorer diangkat menjadi PNS.
OPH menegaskan, jika Demokrat kembali ke pemerintahan, maka semua kader Demokrat tentu akan mengawal penuntasan pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN ini sebelum batas waktu yang diamanatkan UU No. 20 tahun 2023 tentang ASN, yaitu paling lambat bulan Desember 2024.
Tentu ada banyak hal besar lain yang ingin diperjuangkan OPH.
Di bidang pertanahan, OPH melihat banyak HGU bermasalah yang merugikan rakyat, banyak penguasan lahan oleh perusahaan yang melebihi batas, sementara lahan untuk masyarakat semakin terbatas. Oleh karena itu, dibutuhkan Reformasi Agraria yang benar-benar berkeadilan untuk masyarakat banyak.
OPH dan Partai Demokrat juga menyadari ketertinggalan wilayah Pantai Barat Sumatra Utara, maka salah satu agenda penting yang menjadi perjuangan OPH bersama Partai Demokrat adalah pembangunan infrastruktur transportasi di Pantai Barat Sumatra Utara.
Wilayah ini membutuhkan bandara, akses transportasi darat, pelabuhan ekspor, serta jalur kereta api dari Medan hingga Natal .
OPH juga maju 2024 calon DPR-RI dapil Sumut 2.
Sehingga para muda mudi bisa fokus di dunia usaha untuk masa depan yang lebih baik ( Mail Hrp )






