Rakor Penanggulangan Kemiskinan Kota P.SiantarTahun 2023.
P.Siantar,Indoneaia-Monitoring.com.
Wali Kota Pematang Siantar dr Susanti Dewayani SpA diwakili Plh Sekretaris Daerah (Sekda) Junaedi Antonius Sitanggang SSTP menghadiri sekaligus membuka acara Rapat Koordinasi (Rakor) Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kota Pematang Siantar Tahun 2023. Acara berlangsung di Ruang Serbaguna Kota Pematang Siantar, Selasa (07/11/2023).
dr Susanti dalam sambutan tertulisnya dibacakan Junaedi menyatakan, sesuai amanat Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 15 Tahun 2010, sebagaimana telah diubah dengan Perpres Nomor 96 Tahun 2015 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, dan Permendagri Nomor 53 Tahun 2020 Pasal 2 ayat 2 yang menyebutkan bahwa wali kota bertanggung jawab dalam penanggulangan kemiskinan di daerah kota, dan dalam melaksanakan penanggulangan kemiskinan membentuk TKPK Kota. Serta menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, di mana bupati/wali kota bertugas untuk melaksanakan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.
Seperti diketahui bersama, pandemi Covid-19 telah menimbulkan dampak sangat besar, terutama meningkatnya angka kemiskinan dan jumlah penduduk miskin dalam rentang waktu 2019-2021,” sebut dr Susanti.
Data dari Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE), lanjutnya, pada tahun 2019 persentase penduduk miskin Kota Pematang Siantar 8,63 persen. Sementara di tahun 2022 sudah menurun menjadi 7,88 persen. Angka tersebut masih di bawah persentase penduduk miskin Provinsi Sumatera Utara (Sumut) dan nasional.
Dari informasi dapat dilihat kegiatan penanggulangan kemiskinan, baik pemerintah pusat maupun Pemko PSiantar telah berperan dalam mengurangi persentase penduduk miskin.
Lebih lanjut disampaikannya, permasalahan kemiskinan ekstrem dengan prevalensi angka stunting di Indonesia, yang menjadi isu prioritas untuk diselesaikan.
Namun demikian, di tahun 2023 berdasarkan data P3KE, masih ada 25.902 keluarga yang perlu penanganan penanggulangan kemiskinan di Kota PSiantar. Sedangkan berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 ditargetkan angka kemiskinan di level 7 persen dan angka kemiskinan ektrem di angka 0 persen.
Untuk itu, kita belum boleh berpuas diri dengan penurunan persentase penduduk miskin tersebut. Saya berharap sekaligus mendorong bapak/ ibu semua, agar penanggulangan kemiskinan menjadi fokus pemerintah secara menyeluruh. Segala rencana akan berhasil jika kita memiliki semangat dan keinginan kuat memberikan pelayanan kepada masyarakat, katanya.
Sebelumnya, Kepala Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Bappeda) Kota PSiantar Dedi Idris Harahap STP MSi menjelaskan maksud dan tujuan rakor, menyamakan persepsi seluruh pemangku kepentingan dalam rangka penguatan penanganan kemiskinan di Kota PSiantar.
“Kemudian, meningkatkan ketersediaan data dan informasi menyeluruh mengenai kemiskinan sebagai salah satu dasar pengambilan kebijakan, terciptanya komitmen pemangku kepentingan untuk lebih meningkatkan program dan kegiatan sebagai bentuk intervensi penanganan kemiskinan di unit kerja,terangnya.
Tampak hadir, Asisten Perkonomian dan Pembangunan Setda Kota PSiantar Zainal Siahaan SE MM, narasumber Siti Alifah Farhana Dinanta dari Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) Pusat, Wakil Sekretaris TKPK Kota PSiantar Pardomuan Nasution SS MSP, pimpinan OPD Pemko PSiantar, serta para camat se-Kota PSiantar. (S.Sitorus).
