Rapat Paripurna Pandangan Umum Fraksi Terhadap Nota KUA-PPAS R,APBD TA 2025.
Batu bara
Indonesia-monitoring.com.
Rapat Paripurna Pandangan Umum Fraksi Nota KUA-PPAS,R APBD Tahun 2025 Pada hari Senin(15 Juli 2025) sekira Pukul 10.00.Wib sampai selesai di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Batu Bara.
Turut Hadir Ketua DPRD Kab Batu Bara Bapak Safi”i,SH,Pj Bupati Kab.Batu Bara Yang di wakilkan oleh Asisten 1 Bapak Heri,S.Sos,Plt,Sekretaris DPRD Kab.Batu Bara Bapak Izhar Fauzi,SH dan Seluruh Anggota DPRD Kab Batu Bara Serta OPD dan Unsur Forkompinda
Dalam kesempatan ini masing -masing Fraksi Menyampaikan pandangan umumnya:
Fraksi Kami Berharap dalam penentuan kebijakan pembangunan pada rancangan KUA PPAS,R,APBD tahun 2025 benar-benar memperhatikan kebijakan yang berpihak kepada masyarakat seperti perluasan akses infrastruktur daerah baik,jalan,Jembatan,pendidikan dan kesehatan yang di prioritaskan pada daerah yang masih minim kab.Batu Bara.
Kami juga mengingatkan pentingnya KUA PPAS R APBD tahun 2025 untuk mempersiapkan seluruh komponen yang terkait yang berkaitan dengan KUA PPAS R APBD tahun 2025 untuk itu,kami mengharapkan seluruh dokumen yang di perlukan sebelum pembahasan di laksanakan dan memberi dorongan kepada OPD terkait untuk bisa mempercepat akselerasi sarapan anggaran sehingga mampu secara efektif di guna pembangunan daerah dan mensejahterakan Masyarakat,”ucap, Bapak Amirtan.
Fraksi Golkar dalam pandangan Umum:pada kesempatan Fraksi Golkar menyampaikan pandangan umum terhadap KUA-PPAS Tahun Anggaran sebagai Berikut::pendapatan Daerah untuk Tahun 191 Anggaran 2025 di targetkan Sebesar Rp lebih Kurang 1 Triliyun 285 Miliyar Rupiah,setelah membaca Dokumen KUA-PPAS Fraksi Partai Golkar Cukup mengapresiasi pemkab Batu Bara yang menyusun target pendapatan tahun anggaran 2025 jauh lebih Realistis dibandingkan pada tahun-tahun anggaran sebelum nya,Hal ini terlihat dari target yang ditetapkan untuk Variabel pendapatan Daerah yaitu PAD yang ditargetkan sebesar Rp lebih kurang 146 Miliyar 637Juta Rupiah dan pendapatan Transfer dengan target sebesar Rp lebih kurang 1 Triliyun 121 Miliyar Rupiah Nilai target PAD yang ditetapkan untuk tahun anggaran 2025 pada sektor pajak Daerah sebesar Rp lebih kurang 4 Miliyar Rupiah menurut pandangan Fraksi partai Golkar Jauh lebih Realistis dan wajar dengan mempertimbangkan potensi PAD yang ada telah berhasil di realisasikan dari Target PAD dua tahun kebelakang.
Target belanja daerah pada tahun anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp lebih kurang 1 Triliyun 272 Miliyar 316 juta Rupiah dengan variabel Target belanja operasi sebesar Rp lebih kurang 917 Miliyar 6 juta rupiah yang terdiri dari Belanja pegawai,belanja barang dan jasa,belanja bunga dan belanja hibah serta belanja bansos,khusus untuk belanja Bungan dengan nilai Rp lebih kurang 124 juta Rupiah Fraksi Golkar meminta penjelasan tersebut? Apakah ada pinjaman daerah kab.batu bara yang harus dibayarkan bunganya diluar pinjaman PEN yang telah dilakukan pada tahun 2020?.terhadap variabel lainnya seperti belanja modal dengan target Rp lebih kurang 143 Miliyar 812 Juta Rupiah,belanja tidak terduga sebasar Rp lebih kurang 2 Miliyar Rupiah,belanja transfer sebesar Rp lebih kurang 209 Miliyar 491 juta Rupiah ,Fraksi partai Golkar mencermati sistem penganggaran target belanja daerah pada tahun2025 di susun sesuai dengan kondisi RIL pada tahun anggaran berjalan setelah membaca dokumen KUA-PPAS tahun anggaran 2025 Fraksi partai Golkar dapat memahami bahwa target penganggaran belanja daerah pada tahun 2025 lebih kecil di bandingkan target pendapatan daerah sehingga terjadi surplus anggaran fraksi Golkar mengapresiasikan hal tersebut mengingat selama kurun waktu 3 tahun terakhir sistim penganggaran belanja daerah yang di targetkan lebih besar daripada pendapatan daerah menyebabkan defisit pada anggaran kab.Batu bara..
Pandangan umum fraksi Gerindra terhadap kebijakan umum anggaran prioritas Plafon anggaran sementara(KUA-PPAS)Rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (R APBD)Tahun anggaran 2025 adalah sebagai berikut:Dalam pandangan kami fraksi Gerindra KUA PPAS adalah sebuah Dokumen perencaan yang memuat kebijakan pemerintah daerah terkait pendapatan belanja serta pembiayaan yang akan di implementasikan untuk periode 1 tahun terkhusus kita di kab.batu bara tahun 2025 adalah tahun transisi karena tahun 2025 merupakan periode rencana pembangunan jangka menengah Daerah (RPJMD) kab.batu bara tahun 2025-2030 terkait dengan hal itu fraksi Gerindra ingin penjelasan dalam pembahasan selanjutnya berkaitan target pendapatan asli daerah (PAD) tahun 2025 sebesar Rp lebih kurang seratus empat puluh enam Miliyar enam ratus tiga puluh tujuh juta rupiah ,fraksi Gerindra mendorong untuk tercapainya target tersebut dari pontensi-pontensi pendapatan yang ingin di capai,dan akan lebih baik lagi apabila bisa melampaui dari target yang di rencanakan fraksi partai Gerindra memandang bahwa ke depan efesiensi dan efektivitas pelaksanaan anggaran sudah semestinya semakin diperketat bersamaan dengan upaya memperbaiki struktur penganggaran agar lebih tepat guna si masa-masa mendatang sehingga defisit anggaran dapat dihindari dan tidak terulang kembali,jelas Ahmad Fahri Meliala.
Fraksi PAN juga memberikan pandangan umum berkaitan tentang beberapa hal sebagai berikut:;Fraksi PAN berharap agar pemerintah daerah dan organisasi perangkat daerah(OPD)kab.batu bara untuk terus lebih aktif bergerak menggali sumber potensi PAD kab.batubara serta secara nyata dan mampu membangun komunikasi dan koordinasi yang baik didalam internal OPD,Sehingga mampu meningkatkan pendapatan dan pembangunan daerah,baik dari sisi pembangunan sumberdaya manusia, infrastruktur dan pembangunan di beberapa bidang lainnya,semua itu bertujuan agar target pendapatan daerah terutama disektor PAD dapat terealisasi minimal 95%dan maksimal 100% dapat tercapai sesuai dengan yang kita inginkan bersama.Fraksi PAN berpandangan target belanja bantuan sosial nominalnya sangat kecil karena belanja bantuan sosial bertujuan untuk meningkatkan taraf kesejahteraan,kualitas kelangsungan hidup masyarakat kab.batubara,maka fraksi PAN berharap agar pemerintah daerah dapat meningkatkan target belanja bantuan sosial tersebut ,kami juga berharap agar bantuan sosial masyarakat pendistribusiannya harus dilaksanakan tepat sasaran,perangkat desa dapat melakukan verifikasi data ulang kependudukan warganya terutama masyarakat pra sejahtera yang di masukan dalam daftar calon penerima bantuan sosial dari pemerintah daerah Fraksi PAN berharap terhadap dinas kesehatan kab.batubara agar meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat baik di puskesmas atau di rumah sakit daerah kab.batubara,kami juga berharap agar bantuan sosial masyarakat pendistribusiannya harus dilaksanakannya harus dilaksanakan tepat sasaran,perangkat desa dapat melakukan verifikasi data ulang kependudukan sejahtera yang dimasukan dalam daftar calon penerima bantuan sosial dari pemerintah daerah.
Fraksi PAN berharap dinas kesehatan kab.batubara agar meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat baik di puskesmas atau rumah sakit daerah kab.batu bara,kami juga berharap pemerintah daerah dapat melakukan survei dan evaluasi untuk perbaikan pelayanan terutama di rumah sakit Daerah (RSUD) memperhatikan keadilan,kepatutan manfaat untuk masyarakat dan taat pada ketentuan dan peraturan yang berlaku,sehingga alokasi dana yang digunakan untuk membayar berbagai program dan kegiatan seperti program dan kegiatan seperti program BPJS gratis,UMKM dan rumah ibadah dapat memberikan manfaat yang benar-benar masyarakat kan.batubara sebagai wujud pertanggung jawaban penyelenggaran pemerintah daerah yang berorientasi pada kepentingan publik saat di bacakan oleh bapak Suprayitno.
Fraksi Demokrat dalam pandangan umum berpandangan bahwa KUA APBD dan PPAS -APBD ini adalah langka awal untuk menuju anggaran keuangan APBD 2025 ini yang akan dibahas pada rapat-rapat,selanjutnya didalam proses penyusunan anggaran bukan sekedar menaikkan atau menurunkan nilai anggaran akan tetapi pencapaian selama periode Januari 2024 sampai dengan Desember 2024 serta dibandingkan dengan tahun 2023 pada periode yang sama seharusnya menjadi tolak ukur dalam penyusunan KUA-PPAS R APBD tahun 2025 ini sehingga ada pola dalam R-APBD tersebut, Sehingga serapan dan realisasi anggaran dapat sebagaimana mestinya yang di bacakan oleh Syahril Siahaan.
Fraksi PKS juga dalam pandangan umumnya,Fraksi PKS mendukung serta mendorong Rancangan KUA PPAS tahun anggaran 2025 ini untuk dibahas secara serius,efektif dan efesien pada setiap komisi yang ada di baca oleh Bapak M .Abdul Afrian Marpaung,SKM.
Fraksi Nasdem dalam pandangan umumnya: pandangan umumnya terkait beberapa hal dalam pembahasan KUA-PPAS APBD TA 2025 adalah sebagai berikut.Alokasi dana yang dianggarkan harus tepat sasaran dan tidak mengakibatkan kerugian dalam keuangan belanja daerah organisasi perangkat Daerah di lingkungan pemerintah kab.batubara agar mengoptimalkan pencapaian indikator sasaran yang menjadi target dari seluruh kegiatan maupun program yang di canangkan Fraksi Nasdem berharap bahwa lembaga yang terkait dengan pendapatan, agar lebih serius menggali sumber-sumber pendapatan daerah baru,berdasarkan ketentuan yang memenuhi kriteria yang baik dan benar serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dengan target PAD sebesar Rp lebih kurang seratus empat puluh enam miliar enam ratus tiga puluh tujuh rupiah dapat tercapai secara maksimal dan penggunaan anggaran R APBD Tahun anggaran 2025 dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat batu bara.
Adapun fraksi PPP yang menjadi catatan F PPP DPRD kab.bati bara pada R APBD tahun 2025 ini adalah F PPP DPRD kab.batubafa berharap kepada SKPD terutama kepada pemerintah kab batubara agar indikator sasaran kemiskinan kab.batubara10,68% sesuai dengan target propinsi atau Nasional.kab.batu bara dan OPD terkaitvagar cicilan utang ini bisa diatasi dan jangan sampai jatuh tempo,jelas di bacakan oleh Heri Suhandani,SE..,SH.
Kemudian Fraksi PBB dalam pandangan meminta kepada pemerintah kab.batubara untuk segera merealisasikan berbagai hak-hak PNS/ASN dan honorer kab.batubara yang belum terealisasi,agar PNS/ASN dan honorer kab.batubara dapat bekerja dengan semangat dan roda ekonomi dapat berputar karena jika PNS/ASN dan honorer kab.batubara senantiasa terus mengeluh,maka akan dapat menghambat kinerja pemerintah kab batubara serta dapat menjatuhkan wibawa pemerintah yang di bacakan oleh Bapak Sarianto Damanik,SE.
Fraksi NKB dalam pandangan umum,bangsa mengapresiasi atas penyampaian Nota KUA-PPAS PPAS R APBD yang telah disampaikan oleh Pj Bupati Batu-bara,akan tetapi setelah mencermati Nota KUA-PPAS R APBD tahun anggaran 2025:kab batubara dengan ini fraksi Nurani karya bangsa Memberikan sebuah pandangan dengan beberapa bagian di bawa ini,
Fraksi Nurani karya bangsa kab.batu bara berharap penyusunan dan pembahasan KUA-PPAS R APBD tahun anggaran 2025 ini harus dilaksanakan secara transparan dan mencerminkan Respon pemerintah terhadap kebutuhan masyarakat serta mempunyai kapasitas untuk menyelesaikan sebagian besar problem masyarakat kab.batubara sebagai upaya nyata dalam membangun kab.batubara lebih maju dan sejahtera dengan terselenggaranya APBD 2025:nantinya,kami menyarankan kepada pihak TIM anggaran pemerintah daerah (TAPD);kab.batubara,untuk dapat menindak lanjuti dan memprioritaskan usulan/pokok-pokok pikiran Komisibl,l,II dan III serta laporan yang telah diusulkan melalui penyampaian pada saat reses DPRD Kab.batubara fraksi nurani karya bangsa juga mendorong pemerintah kab.batu bara untuk memanfaatkan secara optimal seluruh pendapatan dan penerimaan untuk program-program prioritas yang Vital bagi kepentingan langsung terhadap masyarakat kab.batubara yang berkaitan dengan peluasan akses infrastruktur jalan,jembatan pada daerah yang masih minim tersentuh pembangunan oleh pemerintah daerah kab.batubara,kemudian program prioritas lain yang patut diperhatikan adalah peningkatan kualitas SDM karena pembangunan SDM dapat menjadi salah satu penopang utama untuk kesejahteraan batubara,di samping itu,sektor ini juga menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintahan kab.batubara seiring dengan perubahan kebijakan,namun kami ingatkan untuk tetap memperhatikan kualitas sarana dan prasarana termasuk gedung sekolah ,Fasilitas belajar mengajar serta peningkatan kompetensi guru.
Selanjutnya mengenai bantuannya mengenai bantuan rumah ibadah si harapkan menjadi pusat perhatian dan menjadi perioritas utama bagi pemerintah untuk dapat ditingkatkan besaran nya karena banyak daerah khususnya kab.batubara membutuhkan perehapan serta pembangunan untuk rumah ibadah,kami berharap bantuan dapat di manfaatkan secara baik dan serta menjadi Rumah Ibadah Sebagai Pusat Perhatian saat di bacakan oleh bapak Mukhlis,BN,Tutupnya.
(Edo./Red)
